​BPJS sebenarnya haram gak sih?

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan program asuransi dari pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial (BPJS).

Tapi kenyataannya pemerintah, termasuk Pemprov kita, tetap yakin atas pelaksanaan program BPJS.

“Buat kami, pemerintah kami tidak terpengaruh pelaksanaan BPJS dengan imbauan MUI itu,” kata Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama pada Warta Kota.

Ia menegaskan, selama ada undang-undang dan aturan jelas, Pemprov DKI akan tetap mendukung dan menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri dan memaksimalkan program asuransi kesehatan ini.

Isu haramnya BPJS ditanggapi oleh Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin.

“Tidak ada satu pun kata yang menegaskan bahwa BPJS Kesehatan itu haram. Dalam kesimpulan itu tidak ada satu pun yang menegaskan itu haram,” tegasnya seperti dikutip Kompas.

MUI hanya mempertanyakan beberapa persoalan BPJS yang dianggap gak jelas, punya unsur pertaruhan dan riba, yang erat kaitannya dengan hukum Islam.

Nah. Fix ya. BPJS gak haram. Semoga MUI bisa juga melemparkan solusi gimana caranya supaya BPJS masuk kategori halal dan bisa “dinikmati” semua masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini. Jangan cuma nanya-nanya lalu buat orang ragu saja gitu.