Program 100-0-100 demi Jakarta yang gak kumuh lagi

Mengingat penggusuran yang baru-baru ini dilakukan terhadap Kampung Pulo, dan akan dilanjutkan di Bukit Duri, sepertinya pemerintah akhirnya serius menghilangkan pemukiman kumuh dari ibukota.

Lebih jauh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat kini menargetkan untuk membuat kota kita bersih tanpa perkampungan miskin tahun 2019 mendatang.

Pemerintah meluncurkan program “100-0-100” dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka-angka mirip hotline delivery service ini menjadi simbol untuk: 100% warga mendapat akses air minum bersih, 0% warga hidup di pemukiman kumuh dan 100% warga punya sanitasi yang baik.

Terlalu naif gak sih berpikir masalah-masalah besar itu bisa teratasi dalam waktu empat tahun? Well, faktanya, berdasarkan pusat statistik, terdapat penurunan jumlah kampung miskin sebesar 25% pada tahun 2008-2012. Di 2008 ada 415 RW dan di 2012 tinggal 309 RW. Lumayan kan.

Untuk mencapai target, maka pemerintah gak punya jalan lain selain menggusur dan merelokasi penghuni pemukiman kumuh yang tinggal di atas tanah negara secara asal dan ilegal itu.

“Selanjutnya, bagaimana strateginya? Kalau kawasan kumuh yang menempati lahan negara dan terkena program normalisasi, maka akan direlokasi ke rumah susun. Itu yang dilakukan Pemprov DKI dengan Kempupera. Karena rusun Jatinegara Barat dibangun Kempupera, dengan tanahnya disediakan kita,” Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djaro Saiful Hidayat menjelaskan pada Berita Satu.

Gak bakalan gampang menggusur begitu banyak perkampungan miskin dan kumuh. Baru gusur satu saja rempongnya minta ampun kan. Semoga selain urusan kebersihan juga ada peningkatan kesadaran, karena bukan gak mungkin nantinya malah rumah susun juga disulap jadi lingkungan kumuh baru karena kelakuan warga gak berubah. Tetap berasa hidup pinggir kali walau sudah tinggal di apartemen. Repot juga kan.