#Uber4Indonesia: Uber membuat petisi agar bisa beroperasi di Indonesia

Keberadaan pelayanan taksi berbasis teknologi Uber di Jakarta dan Bandung terancam, dan kini mereka meminta dukungan publik agar bisa tetap melayani para rekanan (drivers) dan pengguna jasanya.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Bandung melarang Uber beroperasi karena dinilai melanggar undang-undang lalu lintas (UU Lantas). Pelarangan ini berujung penyitaan 30 mobil yang baru-baru ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mobil-mobil milik rekananan Uber dan Grab Taksi ini diciduk karena dinilai telah secara ilegal mengambil penumpang di jalanan.

Pihak yang keberatan dengan adanya Uber menekankan bahwa berdasarkan UU Lantas mobil-mobil milik rekanan ini tidak memenuhi syarat sebagai kendaraan umum. Tapi dari perspektif ekonomi, bahkan Gubernur Bandung sendiri, Ridwan Kamil, mengatakan bahwa Uber berguna untuk masyarakat. Bahwa satu-satunya yang menahan lajunya bisnis taksi berbasis aplikasi ini adalah peraturan.

Uber pun yakin warga Jakarta dan Bandung merasakan manfaat dari layanan mereka. Oleh karena itu Uber meminta dukungan seluruh warga Indonesia untuk mengisi petisi sebagai bentuk dukungan kepada layanan Uber di Indonesia. Petisi ini diharapkan mampu menekan pemerintah DKI Jakarta dan Bandung untuk mempertimbangkan merubah status hukum Uber dan menghentikan penangkapan dan penyitaan mobil-mobil drivers Uber.

Petisi yang ditujukan langsung ke Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Ridwan Kamil ini menekankan bahwa ada 6,000 drivers yang akan kehilangan pendapatan bila Uber terus dianggap ilegal. Dan masyarakat lagi-lagi kehilangan sistem transportasi yang mereka suka dan harus kembali ke pilihan yang ada sebelumnya.
Sepertinya Uber memang disukai masyarakat. Karena terhitung pagi tadi, sudah lebih dari 20 ribu orang berpartisipasi dengan mengisi petisi. Bila kamu juga pengguna layanan Uber dan ingin Uber tetap ada di ibukota, kamu bisa langsung isi petisinya di link berikut:
https://action.uber.org/jakarta2015091