​Ironi guru honorer dan anggota DPR

Once upon a time, ada seorang guru honorer ikut demo di Istana Merdeka, sebut saja namanya Fadli. Dia lulusan S2 dari universitas ternama di Indonesia. Pilihannya untuk menjadi guru honorer dan ikut aksi menuntut kesejahteraan guru honorer merupakan keputusan ideologis.

Fadli ingin mencerdaskan anak-anak. Baik itu kedua anaknya ataupun anak-anak didiknya. Selain itu Fadli juga ingin permerintah merubah sistem pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

“Kami benar-benar meminta agar pemprov DKI membuka peluang dan mewujudkan impian kami menjadi PNS dengan jalur khusus atau pengangkatan bukan melalui tes umum. Karena sangat banyak guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya puluhan tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun, yang tentu saja akan sulit bersaing jika pengangkatan PNS melalui tes umum.” jelas Fadli kepada Warta Kota.

Aksi unjuk rasa guru honorer dalam setahun ini sudah terjadi lebih dari satu kali, namun baru sekarang pemerintah pusat berinisiatif untuk membuat aturan yang memungkinkan pemerintah daerah membiayai gaji guru yang sesuai dengan Upah Minimal Regional (UMR).

Untuk urusan status PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPARB) Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa tidak mungkin pemerintah mengangkat semua guru honorer menjadi PNS, dengan alasan keterbatasan dana. Karena untuk membayar 1,7 juta guru honorer dengan gaji CPNS / PNS berarti pemerintah harus mengalokasikan dana hampir Rp 900 triliun.

Ok, kami bisa mengerti itu, tapi soal payung hukum untuk pemda itu dulu deh. Masa ada guru honorer yang sudah mengabdi 26 tahun tapi gajinya 1,2 juta sebulan?

Sekarang kita beralih ke waktu yang berbeda. Ada Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, yang tampak kesal saat menjawab pertanyaan wartawan di gedung kantornya yang sering didatangi pendemo.  

“Saya terus terang agak curiga, kenapa DPR diserang terus soal yang kecil-kecil ini. Supaya kita lupa, di luar sana, ada uang besar yang bisa buat kita bungkam. Harusnya publik ada di belakang DPR supaya kita awasi,” ujar Fahri Hamzah kepada kompas.

Kekesalan Fahri itu berhubungan dengan kecurigaan adanya usaha membangun opini publik kalau anggota DPR itu manja, belum ada hasil kerjanya, penuh kontroversi, tapi malah minta kenaikan tunjangan. Tapi itu siapa yang menawarkan uang besar untuk bisa membuat anggota DPR bungkam? Ceritanya ngancam ya nih? Kalau gak dinaikkan tunjangannya bakal nerima suap?

Ok, kami mengerti bahwa tugas anggota Dewan itu berat. Selain mengawasi kinerja eksekutif,menjalankan fungsi anggaran, anggota Dewan juga menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai pihak yang mensahkan atau tidak mensahkan usulan undang-undang (fungsi legislasi). Berat memang, tapi masa sih gaji yang puluhan juta gak bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan dengan baik?  Semua gaji itu gak dipakai untuk bayar angsuran gadai surat anggota Dewan kan?

Walau banyak kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan, tapi Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, tetap menaikkan tunjangan para anggota Dewan. Alasannya sih karena semua kementerian/lembaga lainnya juga dinaikkan penghasilannya. Dan kenaikan bagi anggota Dewan ini sudah banyak dipotong jumlahnya dari usulan awal (di sini rinciannya)

Tuh sudah dinaikkan!
Kita akan sangat bangga dan terharu jika Jokowi membatalkan keputusan Menteri Keuangan. Tapi kata doi, gak enak ngomongin gaji…