Harapan sirna: Wakil Walikota Bekasi menyangkal adanya rencana anggaran untuk komunitas LGBT

Pekan ini, sempat muncul harapan kami akan Indonesia yang progresif karena pernyataan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, bahwa ia akan mengalokasikan dana untuk kegiatan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) di Kota Bekasi.

Sepertinya kami berharap terlalu cepat.

Wakil Walikota, Ahmad Syaikhu, menyangkal adanya rencana anggaran bagi komunitas LGBT di Bekasi pada 2016.

Ahmad menjelaskan bahwa Bekasi tidak mungkin menyusun anggaran seperti itu karena menurutnya komunitas gay ‘tidak legal’ di Indonesia.

“Enggak benar itu, saya juga bingung kabar itu muncul dari mana. Mana mungkin kita anggarkan karena sampai sekarang itu masih kegiatan ilegal,” jelas Ahmad seperti dikutip Kompas kemarin.

Sebetulnya, selain provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus untuk menegakkan hukum syariah Islam, tidak ada undang-undang atau peraturan daerah yang melarang seseorang untuk menjadi homoseksual.

Lalu, kenapa media-media nasional bisa sampai mengutip pernyataan Rahmat Effendi yang mendukung komunitas LGBT di Bekasi?

Menurut Ahmad, Rahmat pun menyangkal pernah mengeluarkan pernyataan soal penganggaran aktifitas komunitas LGBT.

Bila memang belum ada bantahan langsung dari Rahmat Effendi, dan media-media nasional kita tidak salah mengutip pernyataannya, maka bisa jadi ada friksi di internal pemerintahan Bekasi.

Pernyataan dan penyangkalan dari pejabat di media seperti ini bisa membuat publik bingung.

Semoga saja pernyataan Rahmat Effendi tidak salah kutip dan pemerintah Bekasi memang serius menjalankan program pendanaan untuk komunitas LGBT.

Kita hanya bisa menyaksikan dan melihat se-progresif apa Bekasi dalam memperjuangkan hak asasi warganya.