Pemerintah Yogyakarta menolak kepemilikan tanah oleh etnis Cina karena dia bukan pribumi

Kerusuhan anti-Cina di Indonesia udah berakhir sejak tahun 1998, tapi kayaknya masih ada bekas diskriminasi soal etnis yang masih tertanam dalam hukum Indonesia.

Ceritanya, seorang wanita di Yogyakarta, Eni Kusumawati, ditolak bikin sertifikat hak milik tanah oleh Badan Pertanahan Bantul. Alasannya sih karena dia keturunan Cina.

Badan Pertanahan Bantul membenarkan pernyataan tersebut melalui Surat Instruksi No. K.898/I/A/1975 soal kepemilikan tanah oleh warga non-pribumi. Surat itu udah ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah Paku Alam XIII pada tahun 1975 yang menyebutkan kalau semua bupati dan walikota du Yogyakarta gak dibolehin menerbitkan sertifikat hak milik kepada non-pribumi.

Eni, melalui pengacaranya Willy Sanjaya, melaporkan hal ini ke Ombudsman Yogyakarta dan mereka bakal mempertimbangkan protesnya.

“Surat instruksi itu ditujukan ke seluruh kepala daerah di DIY. Kami akan telusuri mengapa WNI nonpribumi tak boleh memiliki tanah dengan status hak milik,” kata Dahlena,  Asisten Ombudsman Perwakilan Yogyakarta Kamis lalu seperti dikutip dari MetroTV.

Seperti dilansir oleh Tempo, Kepala Badan Pertanahan Bantul, Mardiyana mengakatakan kalau ia udah ngikutin aturan yang berlaku. “Lebih baik dia mengadu ke Sultan (Hamengku Buwono X), kami hanya pelaksana saja.”

Memang, jika Kantor Ombudsman gak melakukan apapun untuk bantuin Eni, dia dan siapapun yang terdiskriminasi oleh hukum kuno gak punya pilihan lain selain meminta pada Sultan sendiri.

Warga Yogyakarta yang lain, Handoko, mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tapi banding ditolak oleh pengadilan dengan alasan bahwa peraturan didasarkan pada surat instruksi, bukan undang-undang.

Komnas HAM juga udah dua kali meminta kepada pemerintah Yogyakarta buat gak menerapkan aturan itu.

Aneh aja sih kalau hukum yang jelas-jelas diskriminatif masih tetap berlaku sampai sekarang, apalagi di Yogyakarta. Memang aturan seperti ini harus segera dihapus kalau memang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.