Sambut Hari Buku Nasional, Perpusnas serukan sensor buku-buku ideologi kiri

Selamat Hari Buku Nasional!

Bagi kamu di Jakarta yang naik commuter line, semoga kamu kebagian ya buku gratis yang dibagikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KJC) hari ini. Tapi jangan harap ada buku-buku soal komunis. Karena bukan hanya sekarang kita lagi di fase ‘panik komunisme’, kemarin Perpustakaan Pusat Nasional (Perpusnas) resmi menyatakan dukungannya untuk menyensor buku-buku ideologi kiri.

Jadi ceritanya tuh sekarang ini pemerintah bukan cuma menyita kaos bergambar palu dan arit aja (karena dianggap simbol komunis), tapi buku-buku yang ‘berbau’ komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI) juga ikutan disita.

Sebenarnya sih Sekretaris Kabinet Pramono Anung minggu lalu sempat bilang kalau usaha menegakkan hukum soal partai terlarang ini (TAP MPRS no 26 tahun 1966) harus menghormati kebebasan pers dan pemerintah gak akan berlebihan dalam menyikapi buku-buku ideologi kiri.Kayaknya sih pesan ini gak diterima pihak Perpusnas. Di acara pembukaan Perpunas Expo 2016 Senin kemarin, Direktur Perpusnas, Dedi Junaidi, bilang kalau buku-buku aliran kiri pantas untuk dirazia.

“Saya setuju. Karena dengan adanya buku-buku aliran kiri ternyata meresahkan. Zaman Orde Baru buku-buku itu dilarang untuk diedarkan. Untuk baca, harus ada izin kejaksaan,” kata Dedi setelah press conference seperti dikutip Tempo.

Untungnya kita udah gak di zaman orde baru lagi (iya kan??), dan seharusnya orang yang mau tau, mengerti, dan paham soal ideologi komunisme (atau ideologi lain) lewat bacaan gak perlu dapat izin dulu dari pemerintah. Tapi kalau Dedi sih mendukung penuh para tentara dan polisi untuk merazia dan menyita semua buku yang kiri atau kekiri-kirian untuk melindungi masyarakat kita.

“Terutama untuk kebaikan anak-anak kita, ya. Buku-buku semacam itu tidak sesuai dengan Pancasila,” katanya.

Perpustakaan di negara maju  seperti Amerika dan Australia berjuang untuk menentang penyensoran pemerintah demi menjunjung kebebasan berpendapat dan pendidikan bagi warganya. Sayangnya di Indonesia sampai sekarang yang terjadi malah kebalikannya.