IDI menolak dokter jadi eksekutor hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual

Di tengah kontroversi soal hukum kebiri, pemerintah akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang memberlakukan hukum kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk ambil bagian dalam pelaksanaanya Perpu ini.

Hari ini pengurus IDI menggelar konferensi pers dan menegaskan sikap IDI terhadap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

IDI mendukung adanya hukuman tambahan bagi pelaku, khususnya penambahan masa tahanan, tapi menolak untuk terlibat dalam hukuman kebiri kimia.

“Dengan adanya sanksi tambahan berupa kebiri kimia yang mengarahkan dokter sebagai eksekutor sanksi, IDI menyatakan agar dalam pelaksanaannya tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor,” kata Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, seperti dikutip Detik.

Ilham berargumen kalau pengebirian itu akan bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Ketua MKEK, Prijo Sidipratomo, bahkan menambahkan kalau dokter yang mengeksekusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi dokter.

“Memang tidak ada hukuman sanksi badan. Tapi diminta untuk keluar dari profesinya,” kata Prijo kepada Detik.

Bagi Prijo gak ada yang bisa mempengaruhi sumpah dokter, dan sumpah dokter ini adalah gak akan menggunakan pengetahuaannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan.

IDI menilai kebiri kimia gak bisa bikin jera pelaku, yang ada malah efek sampingnya buruk untuk tubuh. Dicontohkan kalau orang yang kehilangan testosteron itu perutnya akan membesar dan tulangnya akan keropos.

IDI juga menambahkan kalau mereka bersedia untuk berhadapan dengan presiden dan DPR untuk memaparkan keberatan mereka.