OMG! Pemerintah mempertimbangkan hapus hukuman penjara bagi koruptor

Wah, selamat untuk Luhut Panjaitan yang hari ini dilantik jadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya oleh Presiden Joko Widodo. Semoga dengan begini, wacana koruptor gak bakal dipenjara yang sempat dicanangkan Luhut saat menjabat Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) gak akan jadi kebijakan.

Yup, baru aja kemarin Luhut ngomong sama wartawan kalau pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk gak memenjarakan orang yang terbukti korupsi. Katanya nanti penjara kita penuh.

“Kalau dia (koruptor) terbukti merugikan negara, kita bisa hukum dengan mengembalikan uang negara, ditambah penalti dan pemecatan dari jabatannya. Kalau masuk penjara, maka penjara kita bisa penuh nanti,” kata Luhut seperti dikutip Okezone.

Bikin speechless ya pernyataannya?

Ide untuk gak memenjarakan koruptor ini sih katanya berawal dari pemerintah melihat penjara gak efektif ngasih efek jera. Jadinya perlu dibuat tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencari alternatif hukuman bagi koruptor.

Luhut sih tapi bilangnya ini masih tahap awal dan masih banyak yang harus dibicarakan.

Kalau menurut Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, menghilangkan hukuman penjara bagi koruptor itu sih ide yang aneh. Soalnya hukuman bagi koruptor itu udah global, yaitu penjara, denda ganti rugi, dan pengembalian uang.

“Indonesia akan aneh sendiri kalau wacana itu jadi kebijakan nasional,” kata Laode seperti dikutip Liputan6 kemarin.

Satu lagi yang aneh sih menteri senior bilang koruptor gak perlu dipenjara karena nanti penjaranya penuh.