Anak SD batal masuk sekolah hari pertama, diduga karena Kepsek nya marah diadukan ke Dinas Pendidikan soal pungutan tidak transparan

Senin kemarin adalah hari pertama masuk sekolah. Saat anak-anak lainnya gembira, tidak demikian bagi bocah 6 tahun di Samarinda bernama Vincero. Dia yang harusnya kini duduk di kelas 1 SDN 016 Proklamasi Samarinda tak tercantum di daftar murid.

Ceritanya bermula saat sang ibu, Marwah, menanyakan rincian uang sebesar Rp 815 ribu yang harus dibayarkannya ke sekolah. Kepala sekolahnya hanya memberikan kwitansi tanpa rincian yang jelas. Marwah lalu mengadu ke Dinas Pendidikan setempat.

Saat ia mengantarkan anaknya sekolah hari pertama, nama Vicero sudah dicoret. Marwah menduga nama anaknya dicoret setelah ia mengadukan sang kepala sekolah. Ia kemudian curhat di grup Facebook Busam Bubuhan Samarinda. Tulisannya viral.

Vincero sendiri sampai saat ini belum mendapat kepastian apakah bisa bersekolah meski sudah mendapat jaminan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Akhmad Hidayat. Seragam merah putihnya pun kini hanya bisa tergantung lemas di lemarinya.

“Saya menjamin dia bersekolah dalam pekan ini. Kalau tidak sekolah, tuntut saya,” terang Akhmad Hidayat kepada wartawan dikutip dari Merdeka.

“Saya minta panggil lagi orang tuanya, kembalikan ke sekolah (SDN 016). Terserah orang tuanya, mau sekolah di sana atau tidak. Jadi, ini miskomunikasi saja tidak daftar ulang.”

Hidayat juga menyayangkan pungutan yang tidak transparan tersebut.

“Memang, saya juga menyalahkan, tidak ada informasi ke kita. Mestinya transparan. Angka Rp 815 ribu untuk apa saja, dan komite sekolah mesti tahu. Ini sepertinya belum ada komunikasi,” kata dia.

Sementara Thoyyibah, si kepala sekolah yang enggan diwawancara karena mengaku tidak boleh berkomentar apapun oleh Dinas Pendidikan, menurut Hidayat, membantah kalau telah mengeluarkan Vincero.

“Kata kepala sekolah, anaknya ibu itu tidak mendaftar ulang. Tiba-tiba datang masuk tanggal 17 kemarin. Jadi anak itu dikeluarkan dari sekolah, karena tidak terdaftar.”

Mendengar masalah ini Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang langsung menonaktifkan Thoyyibah.

“Dinonaktif sementara, dalam masa pemeriksaan. Saya sudah instruksikan ke Dinas Pendidikan dan Inspektorat, mengadakan pemeriksaan,” kata Jaang dikutip dari Merdeka.

Well siapapun yang salah, yang jelas jangan sampai hak dan kewajiban anak untuk bersekolah jadi terabaikan.

Dan, apa susahnya sih memberikan rincian pembayaran pada kwitansi kalau tak ada yang disembunyikan? Kan memang haknya pembayar.

Uang Rp 815 ribu itu tak sedikit lho. Apalagi bagi orang tua Vincero yang mengaku hanya pedagang kecil dan sampai berhutang ke koperasi demi anaknya bisa bersekolah.

Semoga Vincero cepat masuk sekolah ya!

Ragam cerita seru dari duniamu. Terkini dan terabsurd dari seluruh penjuru planet.