MUI diminta transparan soal keuangan, Sekjen: “Kenapa hanya MUI yang diminta?”

Kata ‘halal’ bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna yang penting. Kata ini bisa memberikan ‘ketenangan’ agar apa yang mereka lakukan atau yang mereka konsumsi itu gak bertentangan dengan perintah Tuhan.

Demi memberikan ‘ketenangan’ itu pada masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah satu-satunya badan di Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang dikonsumsi, seperti makanan dan minuman (bahkan kemarin sempat heboh soal jilbab halal).

Nah, baru-baru ini Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta agar MUI lebih transparan soal keuangannya, mengingat mereka adalah organisasi publik yang mendapatkan dana dari pemerintah (APBN dan kementerian) plus dana dari masyarakat (salah satunya lewat sertifikasi halal). Intinya, jangan sampai kita curiga duit yang diterima MUI gak bisa dipertanggungjawabkan.

“Seharusnya MUI merasa tertolong dengan upaya ini (permintaan transparansi keuangan) agar kecurigaan-kecurigaan orang bahwa MUI terima uang dari Saudi Arabia atau MUI menerima dana untuk meloloskan proses sertifikasi halal, itu bisa hilang seandainya MUI bersedia diaudit secara publik,” kata Lies Marcoes-Natsir,  pegiat perempuan dan Islam pada lembaga Rumah Kita Bersama, kepada BBC Indonesia.

Menanggapi permintaan KIP, MUI klaim kalau selama ini keuangan mereka diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Kementerian Agama. Karena itu, Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, menilai gak adil kalau MUI harus di audit sama publik juga.

“Banyak ormas di Indonesia ini yang menghimpun dana dari masyarakat. Kenapa mereka tidak diminta (laporan keuangannya)? Kenapa hanya MUI yang diminta?” ujar Anwar.

Hhmm… ya bukannya karena hanya MUI yang bisa keluarin sertifikasi halal?

Lagian juga bukannya kalau MUI transparan soal pemasukan dan pengeluaran mereka ke publik, itu bisa menambah kepercayaan publik ke MUI?

Menurut kamu MUI perlu gak lebih transparan soal keuangan mereka?