Membedah tragedi 1965, pemerintah gak minta maaf dan bantah jumlah korban mencapai 500 ribu orang

Hari ini adalah hari pertama dimulainya babak baru sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Pagi tadi acara ‘Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah’ resmi digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Simposium ini tujuannya membongkar tragedi pembunuhan massal di tahun 1965-1966 dengan mempertemukan para korban, sejarawan, mantan jenderal TNI, dan juga sejumlah lembaga yang terkait dengan peristiwa yang dilandasi sikap anti-komunis tersebut.

Selama ini pemerintah telah menutup diri, bahkan mencegah terjadinya diskusi soal tragedi 1965, dan simposium ini menjadi bukti dimulainya keterbukaan atas sejarah hitam negara kita. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan sendiri yang menjamin transparansi dalam simposium ini lewat kata sambutannya pagi tadi.

Namun dari kata-katanya Luhut juga kami menangkap kalau bentuk rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah gak sama dengan apa yang diharapkan para korban selamat dan juga aktivis HAM.

Luhut dengan tegas mengatakan di awal kalau pemerintah memang ingin menyelesaikan permasalahan tragedi 1965, tapi bukan berarti pemerintah akan minta maaf atas apa yang tejadi.

“Kami tidak sebodoh itu. Kami tahu apa yang akan kami lakukan, dan apa yang terbaik bagi negeri ini. Saya sebagai Menkopolhukam mempertaruhkan kredibilitas untuk menjaga agar simposium berjalan transparan,” kata Luhut seperti dikutip CNN Indonesia.

Selain itu, setelah memberikan sambutan, Luhut juga membantah persepsi umum kalau estimasi korban pembunuhan massal pada tahun 1965 itu mencapai 500.000 hingga jutaan orang. Luhut klaim kalau jumlah korban bahkan gak sampai 500.000 orang.

“Saya tergelitik dengan jumlah korban yang disebut-sebut sampai 500 ribu orang, bahkan lebih. Korbannya tak sebanyak itu,” kata Luhut seperti dikutip Tempo.

Pernyataan Luhut ini didukung pernyataan mantan Danjen Kopassus Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan yang sempat memimpin operasi militer satuan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di masa pembunuhan.

Sintong membantah operasi RPKAD menghilangkan ratusan ribu jiwa penduduk Indonesia.

“Itu pembohongan karena berhubungan dengan harga diri kami sebagai RPKAD,” kata Sintong seperti dikutip CNN Indonesia.

Simposium Nasional yang diprakarsai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kemenkopolhukam ini rencananya akan digelar selama dua hari. Kami berharap simposium ini juga bisa menjadi wadah aspirasi bagi para korban dalam mengutarakan kenyataan pahit yang mereka alami, yang sepertinya akan bersebrangan dengan klaim yang diutarakan Luhut dan Sintong.